Gizi Buruk Bisa dicegah

Terjadinya kasus rawan pangan, kelaparan, dan gizi buruk di beberapa daerah, menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi baik ditingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri.
Kelaparan dan gizi buruk, sebagai akibat kurangnya asupan makanan yang baik dalam jangka waktu yang lama bukan tanpa sebab. Beberapa penyebabnya antara lain :
1. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Pendapatan sebagian masyarakat indonesia yang masih rendah membuat makanan yang dikonsumsi tergolong kurang bervariasi, sehingga kurang memiliki cukup kandungan gizi. Bahkan, di suatu daerah di Cirebon, terdapat pasar yang khusus menjual peroduk - produk yang sudah kadaluarsa. Harga sembako yang kian melambung tanpa diiringi peningkatan pendapatan membuat masyarakat tidak peduli lagi tentang aspek keamanan pangan tersebut.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat. Pendidikan merupakan suatu cara yang efektif dalam penyosialisasian pentingnya gizi. Di bangku sekolah telah diajarkan mengenai 4 sehat 5 sempurna. Namun, apa jadinya kalau masyarakat yang mengalami kerawanan pangan tersebut bahkan tidak pernah bersekolah. Dengan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya asupan gizi tersebut ditambah dengan keadaan ekonomi yang masih rendah, gizi buruk dan kelaparan tidak heran terjadi.
3. Rendahnya ketersediaan pangan di daerah setempat maupun dari luar. Keadaan alam yang tidak menentu, misalnya kekeringan membuat penyediaan pangan oleh rakyat melalui bertani tidak dapat dilakukan. Apalagi, sebagian besar masih mengandalkan tadah hujan untuk pengairannya. Selain itu, bencana alam misalnya longsor dan banjir membuat hasil pertanian rusak. Transportasi dan distribusi yang terganggu akibat tertutupnya akses jalan akibat bencana alam juga dapat membuat keadaan masyarakat rawan pangan semakin memprihatinkan.
4. Kurangnya perhatian pemerintah. Kelaparan dan gizi buruk, bukan merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia, melainkan sudah terjadi bertahun - tahun. Sayangnya, pemerintah baru tanggap apabila sudah terjadi kasus - kasus gizi buruk dan kelaparan yang besar. Pengawasan, seharusnya harus dilakukan pemerintah sejak dulu. Pengawasan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di suatu daerah rawan pangan, akan memberikan gambaran awal mengenai keadaan gizi masyarakat di suatu daerah. Tentu saja, suatu daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang memadai, akan lebih sejahtera dibandingkan suatu daerah yanng memiliki pendapatan per kapita yang masih kurang.


Bencana kelaparan di suatu daerah dapat berdampak negatif bagi penderitanya, antara lain :
Menurunnya produktivitas kerja. Makanan merupakan sumber energi unyuk aktivitas. Karbohidrat paling banyak pada umbi – umbian. Protein pada daging, udang, ikan, dan telur, serta kacang – kacangan. Lemak terdapat pada bahan minyak. Jika asupan makanan kurang, tidak akan cukup tenaga untuk beraktivitas. Orang akan menjadi malas, lemah, sehingga produktivitas kerja rendah.
Menurunya pertumbuhan dan pertahanan tubuh. Sari – sari makanan digunakan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan sel – sel otak. Asupan gizi yang kurang mengakibatkan sel otak tidak tumbuh maksimal. Akibatnya, tingkat kecerdasan rendah. Sebenarnya, otak mencapai bentuk maksimal pada usia 2 tahun. Gizi kurang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi otak secara permanen.
Perilaku. Baik anak- anak maupun dewasa, akan menunjukkan perilaku yang tidak tenang. Mereka mudah tersinggung, cengeng,dan apatis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gizi yang baik merupakan modal bagi perkembangan Sumber Daya Manusia.

Bencana kelaparan dan gizi buruk di Indonesia, tidak akan pernah berakhir jika tidak ada kerja sama yang baik dari masyarakat dan pemerintah. Masyarakat harus tanggap bila ditemukan kasus malnutrisi dan melaporkannya pada pihk berwenang misalnya kepala desa. Pemerintah harus secara cepat dan efisien melakukan survey pada daerah – daerah yang rawan terkena gizi buruk. Setelah itu, mendata penduduk yeng terkena gizi buruk serta melakukan perawatan di rumah sakit darurat. Prioritaskan terlebih dahulu pada perawatan dan pemberian bantuan pangan. Pengawasan terhadap daerah – daerah rawan pangan harus dilakukan secara teratur dan terus – menerus (kontinyu), misalnya setiap 6 bulan sekali. Dan sedapat mungkin kendala – kendala diminimalisir dengan cara pendahuluan prioritas tersebut.
Sedangkan langkah terpadu antardepartemen dan kelompok profesi, dapat dilakukan dengan cara (Sunita almatsier, 2006) :
Peningkatan pemenuhan ketersediaan pangan nasional dari peningkatan produksi aneka ragam pangan dengan harga yang murah pada daerah rawan gizi buruk
Peningkatan upaya pertahanan gizi keluarga dengan cara pemberian penyuluhan pada masyarakat
Peningkatan informasi, komunikasi, dan edukasi di bidang pangan melalui media massa
Peningkatan teknologi pangan untuk meningkatkan berbagai produk pangan serta fortifikasi yang bermutu dan terjangkau
Upaya pengawasan, penelitian dan pengembangan pangan dan gizi.
Dengan demikian, sebenarnya kasus gizi buruk dan kelaparan di Indonesia bisa dikurangi bila semua lapisan masyarakat dan pemerintah memberikan perhatian yang serius akan masalah tersebut.